WWW.ARUS KAHAYAN. COM
Pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di Kalimantan Tengah mendapat sorotan DPRD Provinsi Kalteng. Gangguan yang berlangsung dalam waktu cukup lama dinilai perlu mendapat penjelasan menyeluruh dari PLN, terutama menyangkut kesiapan sistem cadangan dan langkah antisipasi terhadap kerusakan peralatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mempertanyakan mengapa kerusakan peralatan justru berujung pada pemadaman bergilir yang harus ditanggung masyarakat. Menurutnya, gangguan teknis seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan sistem mitigasi yang memadai.
“Kerusakan mungkin terjadi, tapi masa antisipasinya dengan pemadaman bergilir seperti itu?” kata Bambang di lingkungan DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan memiliki tanggung jawab memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Apalagi, persoalan pemadaman bukan baru terjadi dalam hitungan hari, melainkan sudah berlangsung cukup lama.
“Seharusnya mereka sudah antisipasi, bahkan boiler cadangan dan segala macam harus dipersiapkan,” tegasnya.
Bambang juga mempertanyakan penjelasan mengenai kerusakan sejumlah peralatan yang disebut menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemeliharaan instalasi dilakukan, bagaimana proses penggantian peralatan, serta apakah sistem cadangan benar-benar disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka agar penyebab gangguan dan tanggung jawab penanganannya menjadi jelas.
Bambang bahkan membuka peluang DPRD Kalteng memanggil pihak PLN melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam forum tersebut, DPRD dapat meminta penjelasan sekaligus bukti mengenai pemeliharaan peralatan dan langkah mitigasi yang telah dilakukan.
“Kalau memang nanti saya coba diskusi dengan Pak Ketua, biar di-RDP-kan saja mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan pemadaman listrik tidak boleh berhenti pada demonstrasi maupun pertemuan tanpa tindak lanjut. Evaluasi terhadap pelayanan dan manajemen PLN diperlukan agar gangguan serupa tidak terus berulang dan masyarakat mendapatkan kepastian pasokan listrik.(4n5
