WWW.ARYS KAHAYAN. COM
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada besaran anggaran. Setiap program dan belanja pemerintah harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Katha, dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum tujuh fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan APBD sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan anggaran harus sejalan dengan program serta arah pembangunan daerah.
Fraksi ini juga menekankan penerapan anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi belanja perlu disertai target dan manfaat yang terukur. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Persoalan lingkungan dan kebakaran di daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta menangani persoalan tersebut secara serius, termasuk memastikan dukungan anggaran tersedia dan dimanfaatkan secara optimal.
Pada sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya perubahan proyeksi dari semula Rp5,21 miliar menjadi Rp5,39 miliar setelah pembahasan kesepakatan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran. Program yang dibiayai APBD harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta keseimbangan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pelayanan publik.
Persoalan keterbatasan akses listrik di sejumlah wilayah turut disoroti. Pemerintah daerah didorong mempercepat penanganannya karena ketersediaan listrik berkaitan erat dengan pelayanan dasar, fasilitas kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Fraksi tersebut berharap APBD 2027 mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan peluang pengembangan ekonomi.
Yeni menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, pembahasan teknis tetap perlu dilakukan secara mendalam agar kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (4n5)
