Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) memerlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat tantangan yang ada, beban pengamanan wilayah dari ancaman karhutla tidak bisa lagi dipikul sendirian oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengungkapkan pentingnya melihat kondisi ini secara realistis. Keterbatasan nyata pada ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana penunjang menjadi alasan utama perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan baik pun anggaran, alat, peralatan, dan itu harus kita sadari, harus kita pahami,” ujar Bambang, Minggu (25/10/2026). Ia menekankan bahwa kejujuran dalam memetakan kapasitas daerah merupakan langkah awal terbaik untuk menciptakan solusi yang efektif di lapangan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menutup mata demi menampilkan citra yang seolah-olah mandiri sepenuhnya. Upaya penanggulangan karhutla yang dipaksakan tanpa dukungan memadai justru berisiko menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.
Jika kondisi keuangan daerah terus terforsir untuk karhutla, stabilitas fiskal Kalteng dikhawatirkan akan terganggu. Alokasi dana vital untuk sektor krusial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kerakyatan seperti Rumah Betang bisa terkena dampak negatifnya.
Selain aspek anggaran dan peralatan, penanganan karhutla juga harus melibatkan pemerintah pusat karena erat kaitannya dengan kewenangan perizinan perusahaan. Dengan sinergi yang terbangun harmonis, Kalteng optimis ancaman karhutla dapat diatasi secara tuntas tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
