WWW.ARUSKAHAYAN, PANGKALAN BUN, Pengurus Cabang (PC) Persiapan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kotawaringin Barat resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait perkembangan isu kebangsaan dan kedaerahan saat ini.
Surat pernyataan sikap dengan nomor 046.PC.I.X-02.01.026.A-.06.2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua PC PMII Kotawaringin Barat, Syarif Akhmad D., dan Sekretaris, Siti Aulia, dirilis di Pangkalan Bun pada Kamis, 25 Juni 2026.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi aksi dari Pengurus Besar (PB) PMII serta hasil konsolidasi daerah bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan Tengah dan seluruh PC PMII se-Kalimantan Tengah.
”Langkah organisasi ini merupakan respons nyata kami terhadap dinamika kebangsaan terkini, baik di tingkat nasional maupun lokal di Kotawaringin Barat,” ujar Syarif Akhmad dalam keterangannya.
Dalam rilis resminya, PC PMII Kotawaringin Barat membagi tuntutan mereka ke dalam dua klaster besar, yaitu Isu Nasional dan Isu Regional/Daerah. Berikut adalah poin-poin pernyataan sikap mereka:
1. Isu Nasional (4 Poin Tuntutan)
Di ranah nasional, PMII Kotawaringin Barat menyoroti kebijakan ekonomi, struktur kabinet, hingga isu militerisme dengan tuntutan sebagai berikut:
- Tegakkan Amanat Pasal 33 UUD 1945: Menuntut pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
- Reshuffle dan Efisiensi Kabinet: Mendesak dilakukannya perombakan dan efisiensi struktur kabinet berbasis kompetensi, serta menolak gaya kepemimpinan yang otoriter.
- Evaluasi Sektor Pendidikan dan Gizi: Mendesak evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional, meminta penghentian pembangunan KDMP, serta menuntut peningkatan kesejahteraan guru.
- Tolak Militerisme: Meminta penarikan mundur keterlibatan militerisme di ranah sipil.
2. Isu Regional/Daerah Kotawaringin Barat (3 Poin Tuntutan)
Sementara untuk ranah daerah, PMII menyoroti masalah infrastruktur, pendidikan, dan fungsi pengawasan legislatif:
- Percepatan Infrastruktur: Mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Kotawaringin Barat.
- Akses Pendidikan: Meminta peningkatan akses layanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang rentan dan putus sekolah di wilayah Kotawaringin Barat.
- Optimasi Pengawasan DPRD: Menuntut DPRD Kotawaringin Barat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah kabupaten yang sudah direncanakan maupun yang sedang berjalan.
Melalui pernyataan sikap ini, PC PMII Kotawaringin Barat berharap pihak-pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat segera mengambil tindakan konkret demi kemaslahatan masyarakat luas.
Menanggapi aksi PC.PMII Kotawaringin Barat , Sasongko Yuwono Ketua PKC.PMII Kalteng yang Pertama menegaskan bahwa ,” PMII adalah bagian dari rakyat indonesia dan menjadi alat pembela kepentingan rakyat, pmii adalah pilar Rakyat Indonesia , dan pemerintah bukanlah penguasa negeri ini, Rakyat lah pemiliknya”. ” Oleh karena itu , lanjutkan kader kader PMII aksi kalian “, tegas pria berkepala plontos itu
