WWW.ARUSKAHAYA.COM, BANJARMASIN, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat 1 Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Banjarmasin pada Jumat, 6 Februari 2026.
Evaluasi Regulasi Pendidikan Daerah
Ketua BULD DPD RI, Martin Mila, memimpin langsung rombongan dalam giat tersebut. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan bahwa regulasi daerah sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam menjamin kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPD RI, di antaranya:
- Habib Said Abdurrahman
- Gusti Farid
- Rafiq Alamri
- Sultan Melvin
Soroti Dana Pendidikan dan Penyelarasan Perda
Dalam diskusi tersebut, dua isu krusial menjadi bahasan utama. Pertama, terkait pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran daerah. BULD ingin memastikan bahwa angka tersebut benar-benar teralokasi secara efektif untuk menunjang sarana, prasarana, dan kesejahteraan pengajar.
Kedua, pembahasan mengenai Penyelaran Peraturan pusat dan daerah. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana kurikulum saat ini mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan lokal di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan PGRI Kalimantan Selatan, serta beberapa elemen masyarakat lainnya. Kehadiran para praktisi dan pembuat kebijakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala di lapangan dalam penerapan Perda Pendidikan.
Melalui FGD ini, BULD DPD RI berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah agar sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah dapat tercipta demi kemajuan pendidikan di Bumi Lambung Mangkurat
