ARUSKAHAYAN.COM-PALANGKA RAYA, Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Palangka Raya secara resmi mengeluarkan statemen untuk merespons krisis antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian kronis, 07/05/2026
Penumpukan kendaraan di berbagai SPBU di wilayah Kota Palangka Raya dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan ketidakmampuan otoritas terkait dalam mengelola kebutuhan fundamental rakyat.
HMI Cabang Palangka Raya menyoroti bahwa antrean yang mengular telah merampas waktu produktif mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. “Ketika rakyat harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkan literan bensin, maka di sana ada kegagalan sistemik yang sedang dipelihara. Antrean panjang bukan solusi, melainkan bukti ketidakbecusan manajemen logistik dan pengawasan di lapangan,” ujar Kabid PTKP dalam keterangannya.
Catatan Kritis PTKP HMI:
Ketidakteraturan Pasokan: Kedatangan stok yang sering terlambat memicu penumpukan kendaraan yang tidak terkendali.
Lemahnya Pengaturan: SPBU seringkali gagal menghadirkan sistem antrean yang manusiawi dan tertib bagi pengguna jalan.
Krisis Informasi: Masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa adanya informasi real-time mengenai ketersediaan stok di tiap titik.
Abaikan Kepentingan Publik: Prioritas distribusi yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan mendasar warga luas di atas kepentingan kelompok tertentu.
Ajakan Untuk Tidak Panik (Anti-Panic Buying)
Di tengah situasi yang sulit ini, HMI Cabang Palangka Raya juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam perilaku panic buying.
“Kami memahami keresahan warga, namun kami mengajak masyarakat untuk tidak panik dengan melakukan pengisian BBM secara berlebihan di luar kebutuhan normal. Perilaku panik justru akan memperparah kondisi antrean dan memberikan celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan,” tambahnya.
Tuntutan Pembenahan Segera
HMI Cabang Palangka Raya mendesak Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret: menambah pasokan secara konsisten, mengatur mekanisme antrean secara tertib dan transparan, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
BBM adalah hak untuk semua, jangan sampai ketidakmampuan birokrasi terus menguras habis kesabaran rakyat. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tata kelola energi di Palangka Raya benar-benar berbenah secara total.
