WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA,- Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah terus mendapatkan perhatian serius dari legislator. Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Hj. Pipit Setyorini, SAP.., menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah pusat agar ancaman karhutla dapat diatasi secara tuntas dan berkelanjutan.
Jalankan Fungsi Pengawasan dan Budgeting DPRD
Sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Pipit Setyorini menjalankan tiga fungsi utama DPRD—yakni fungsi pengawasan (oversight), penganggaran (budgeting), dan legislasi—khususnya dalam merespons bencana tahunan ini:
- Pengawasan Lapangan: Memastikan instansi teknis dan satuan tugas (Satgas) bekerja optimal serta memastikan logistik dan peralatan pemadaman menjangkau titik-titik rawan.
- Dukungan Anggaran & Kesejahteraan Petugas: Mendorong alokasi APBD yang tepat sasaran untuk operasional Satgas, perlengkapan posko, serta pemenuhan hak dan honor para relawan di lapangan.
- Penyerap Aspirasi Masyarakat: Menampung masukan warga terdampak, petani, hingga regu pemadam guna mendorong kebijakan pencegahan bencana yang berpihak pada keselamatan warga.
Kondisi Terakhir Karhutla di Kalimantan Tengah
Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Kalteng—terutama lahan gambut di wilayah Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, hingga pinggiran Kota Palangka Raya—mengalami peningkatan titik panas (hotspot). Karakteristik lahan gambut yang tebal membuat pemadaman memerlukan proses pendinginan (cooling down) secara intensif agar api di bawah permukaan tanah tidak kembali menyala saat ditiup angin kencang.
Seluruh jajaran Pemerintah Daerah bersama TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan terus bersiaga 24 jam untuk melakukan pemadaman darat maupun pembasahan area rawan.
Dalam keterangannya, Hj. Pipit Setyorini menekankan dua fokus utama penanganan: Strategi Jangka Pendek & Jangka Panjang, Apresiasi Sinergi Tim Lapangan, serta Sikap Terhadap Status Bencana Nasional.
1. Penanganan Jangka Pendek dan Mitigasi Jangka Panjang
“Penanganan jangka pendek soal karhutla tentunya adalah pemadaman dan pendinginan titik-titik api agar tidak meluas. Untuk itu, perlunya kerja semua pihak secara gotong royong agar bencana ini segera berakhir. Sedangkan untuk jangka panjang, kita perlu mitigasi yang matang untuk pencegahan sejak dini.”
Pipit menjelaskan bahwa pendinginan (cooling down) sangat krusial agar area gambut benar-benar padam hingga ke dalam tanah. Namun, penanganan tidak boleh berhenti saat api padam; edukasi masyarakat, pembuatan sumur bor, pemeliharaan sekat kanal, dan deteksi dini harus disiapkan secara sistematis sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
2. Sinergi Lintas Sektor dan Gotong Royong
“Kita lihat sendiri selama beberapa bulan ini Pemerintah Daerah sampai melibatkan seluruh OPD untuk menangani karhutla ini. Belum lagi rekan-rekan TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta para relawan yang berjuang tanpa lelah di lapangan.”
Fraksi PKB memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun. Menurut Pipit, pengerahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kesiapsiagaan personil gabungan TNI-Polri dan MPA di garda terdepan menunjukkan komitmen kuat daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman asap.
3. Harapan Dukungan Pusat dan Siap Dukung Status Bencana Nasional
“Kita Kalimantan Tengah sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat. Dan apabila pusat menetapkan ini sebagai bencana nasional, kita tentu akan sangat mendukung.”
Mengingat keterbatasan daya dukung daerah dan luasnya cakupan lahan gambut di Kalteng, dukungan fiskal, sarana helikopter water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca (TMC) dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan. Jika penetapan status Bencana Nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan skala besar, DPRD Kalteng khususnya FPKB siap memberikan dukungan penuh demi keselamatan dan kesehatan warga. 545
