ARUSKAHAYAN.COM | PALANGKA RAYA
Perang Lawan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pengadaan Alat Tempur Lapangan & Tranparansi Dana BTT!
Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin menyoroti pentingnya alokasi sarpras Karhutla dan mempertanyakan kejelasan penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke kabupaten/kota terdampak.
PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuntut respons cepat dan dukungan logistik tanpa kompromi. Mengingat medan pemadaman yang ganas, pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) bagi para petugas lapangan kini berada di bawah sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng harus memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan alat tempur pemadam, sekaligus memastikan alokasinya tepat sasaran ke wilayah-wilayah yang berstatus zona merah.
Sarpras Harus Tepat Sasaran: Armada Hingga Flexi Tank
Riska menyampaikan bahwa langkah Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur sejauh ini sudah mengarah pada prioritas pengadaan fasilitas vital, seperti flexi tank (tampungan air portabel) hingga ketersediaan unit mobil pemadam kebakaran.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa kunci utamanya ada pada distribusi yang adil dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Sejauh ini kami tahu, prioritas dari Pak Gubernur pun melengkapi sarana dan prasarana penunjang, khususnya untuk pemadaman karhutla ini. Dari sarana prasarananya seperti flexi tank, lalu ada beberapa mobil pemadam, itu Pak Gubernur pun akan memprioritaskan ke wilayah kabupaten/kota yang memang dampaknya cukup luas,” ungkap Riska pada Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, kesiapsiagaan peralatan sangat menentukan kecepatan respons para petugas (firefighters) saat titik api (hotspot) baru mulai membesar, sebelum menjadi bencana yang meluas.
DPRD Kalteng Telusuri Kejelasan Dana BTT
Tak hanya soal alat fisik, pergerakan anggaran darurat juga menjadi fokus perhatian legislatif. Riska menegaskan pihak DPRD Kalteng akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi pengucuran bantuan dana dari provinsi ke daerah, khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT).
Riska mengaku pihaknya akan segera melakukan klarifikasi dan menelusuri langsung ke pemerintah kabupaten/kota yang terdampak parah guna memastikan apakah bantuan dana BTT tersebut sudah benar-benar mendarat dan dimanfaatkan.
“Sejauh ini kami belum mengonfirmasi, tapi akan kami tindaklanjuti ke kabupaten yang terdampak. Apakah dari provinsi sudah ada pemberian khususnya BTT yang juga akan tersalur,” lugasnya.
Catatan Redaksi ArusKahay4n.com
Penanganan Karhutla di Kalteng tidak boleh lagi terjebak dalam pusaran birokrasi yang lambat. Sinergi antara ketersediaan unit sarpras modern serta kejelasan pencairan dana darurat BTT adalah kunci mutlak agar barisan pemadam di garis terdepan tak ‘bertempur’ dengan tangan kosong.
Editor: Redaksi 545 Arus K4hayan
Foto: Dokumentasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Tag: #KarhutlaKalteng #DPRDKalteng #RiskaAgustin #PemprovKalteng #BTTKarhutla #PalangkaRaya #ArusKahayan
