WWW..ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA — Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Habib Said Abdurrahman, menggelar pertemuan serap aspirasi (reses) bersama kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UIN Palangkaraya. Pertemuan yang berlangsung dinamis ini mengupas tuntas rentetan persoalan klasik yang hingga kini masih mencekik masyarakat Bumi Tambun Bungai.
Mulai dari diskriminasi pelayanan BPJS Kesehatan, sengketa lahan yang janggal, karut-marut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kelangkaan BBM, hingga infrastruktur jalan yang tak kunjung merdeka di usia Kalteng yang ke-69.
1. Pasien BPJS Seruyan Tengah Dipersulit di RSUD Doris Sylvanus
Salah satu sorotan tajam dalam pertemuan tersebut adalah buruknya pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah di rumah sakit rujukan provinsi.
Terungkap kasus nyata seorang warga asal Seruyan Tengah yang jatuh sakit di Palangkaraya. Meski mengantongi status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif, pasien tersebut justru dipersulit saat hendak mendapatkan penanganan di RSUD Doris Sylvanus.
”Sangat ironis, di tengah komitmen pemerintah pusat soal pemerataan kesehatan, di lapangan warga daerah kita sendiri yang status BPJS-nya aktif malah dipersulit saat bertaruh nyawa di ibu kota provinsi,” sesal Habib Said Abdurrahman.
2. Puluhan Tahun Menanti, Jalan Katingan Hulu Masih Hancur Lebur
Keluhan mendasar juga datang dari wilayah Katingan Hulu. Akses jalan trans yang menjadi gugus tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di bawah Kementerian PUPR dilaporkan rusak parah dan hancur lebur ibarat berkolam patin mungkin akan panen sukses.
Kondisi ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Bahkan, hingga Provinsi Kalimantan Tengah menginjak usianya yang ke-69 tahun ini, masyarakat setempat masih saja kesulitan mengakses jalan yang layak. Dampaknya sangat fatal terhadap roda perekonomian warga yang lumpuh dan biaya logistik yang melambung tinggi.
3. Sengkarut Lahan di Palangkaraya: SHM Kalah oleh ‘Surat Pakliring’ Palsu
Di sektor agraria, kader HMI dan Habib Said Abdurrahman menyoroti kejanggalan hukum dalam sengketa lahan di Kota Palangkaraya.
Ditemukan kasus di mana warga yang secara hukum sah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)—yang merupakan kasta tertinggi bukti kepemilikan tanah—justru kalah di lapangan melawan oknum yang hanya bermodalkan surat pakliring (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah) yang diduga kuat palsu. Fenomena ini memicu kekhawatiran besar atas kepastian hukum investasi dan hak milik warga di Palangkaraya.
4. Evaluasi MBG Teluk Sampit hingga Kelangkaan BBM Nelayan
Pertemuan tersebut juga membedah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di wilayah Teluk Sampit, pelaksanaan rapat-rapat persiapan program ini justru membebani kantong masyarakat secara finansial, tanpa adanya realisasi janji yang konkret dari pihak koordinator.
Tak berhenti di situ, jeritan para nelayan dan petani terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi juga mengemuka. Tanpa pasokan BBM yang stabil, produktivitas dua sektor pangan utama Kalteng ini terancam anjlok.
Ajakan Kepada HMI: Jadi Agen Penggerak untuk Kalteng yang ‘SMART’
Menanggapi rentetan persoalan tersebut, Habib Said Abdurrahman menegaskan akan membawa seluruh aspirasi ini ke tingkat pusat dan mengawal koordinasinya dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan ATR/BPN.
Di akhir pertemuan, Senator Kalteng ini mengajak seluruh kader HMI UIN Palangkaraya tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga menjadi agent of change (agen perubahan) yang turun langsung ke masyarakat.
”Saya meminta adik-adik HMI untuk menjadi agen penggerak yang aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, jaga terus merajut kerukunan sesama warga. Hubungan yang harmonis adalah modal utama kita untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang rukun, kuat, sejahtera, dan SMART (Sadar, Modern, Adil, Religius, Tangguh),” pungkas Habib Said Abdurrahman.
