ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyorini, mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi guna menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini dinilai krusial agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terus dipertahankan oleh Pemprov Kalteng.
Pipit menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang akuntabel bukan semata tugas eksekutif, melainkan membutuhkan pengawasan ketat dari legislatif serta kedisiplinan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Mempertahankan predikat WTP jauh lebih berat daripada meraihnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, serta seluruh satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan keuangan tetap terjaga kualitasnya,” ujar Pipit, Selasa (30/6/2026).
Optimalisasi Pengawasan dan Budaya Kerja Berintegritas
Menurut Pipit, opini WTP hendaknya tidak hanya dipandang sebagai piala atau prestasi administratif semata, melainkan tolok ukur bahwa anggaran daerah telah dikelola sesuai standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku.
Ia memastikan Komisi I DPRD Kalteng akan mengintensifkan fungsi pengawasan melalui evaluasi serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan program. Langkah preventif ini penting dilakukan untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau kekurangan sejak dini sebelum menjadi temuan pemeriksaan BPK.
Selain itu, ia mendorong terciptanya budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, kepatuhan hukum, dan profesionalisme di setiap instansi pemerintahan.
“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini, sehingga anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara luas,” pungkasnya.
LEGESLATIF
