ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA– Upaya mempercantik wajah kota serta memperkuat potensi pariwisata daerah terus ditunjukkan oleh jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mengusulkan penataan kawasan Bundaran KB di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), agar dapat masuk dalam rencana pembangunan prioritas Pemprov Kalteng pada Tahun Anggaran 2027.
Langkah penataan ini dinilai sangat strategis karena kawasan yang menjadi titik nol ruas Jalan Sampit-Samuda tersebut berkembang pesat seiring tumbuhnya permukiman dan aktivitas ekonomi warga. Dengan sentuhan penataan yang tepat, Bundaran KB yang sarat akan nilai sejarah program Keluarga Berencana ini diyakini mampu bertransformasi menjadi ruang publik yang indah sekaligus ikon wisata baru kebanggaan masyarakat Kotim.
Dalam mendorong realisasi penataan komprehensif tersebut, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi kunci utama. Pihak legislatif mengharapkan penataan ruas jalan provinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng dapat mendorong Pemkab Kotim untuk turut mempercantik area bundaran, sehingga menciptakan kawasan yang harmonis dan estetis.
Rencana pengembangan kawasan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur pendukung yang modern. Pembangunan drainase yang memadai, penyediaan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, pelebaran jalan, serta penataan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Usulan positif dari dewan ini mendapat respons cepat dan hangat dari jajaran Dinas PUPR Provinsi Kalteng. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kalteng, Chandra Puji Asmara, bahkan telah turun langsung meninjau kondisi lapangan untuk memetakan rencana pembangunan fasilitas pendukung, termasuk skema pelebaran jalan serta saluran drainase yang terintegrasi.
Guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan membawa manfaat maksimal, Pemprov Kalteng bersama pihak terkait siap mengedepankan komunikasi harmonis melalui sosialisasi berkelanjutan kepada warga sekitar. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat ini menjadi cermin optimisme baru dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
