WWW.ARUS KAHAYAN. COM, Jakarta, – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri undangan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini membahas perbaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, dan Kepala Staf Umum TNI selaku Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Tampubolon serta didampingi Sekjen setiap menteri yang hadir.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut cepat atas Arah Presiden yang secara resmi menunjuk Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa tim di lapangan telah bekerja aktif mengoordinasikan petugas dan menyempurnakan rencana aksi ke depan.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengapresiasi kinerja tim yang dinilai sangat cepat dan masif selama satu bulan pertama. Berdasarkan data dan fakta lapangan, kemajuan pemulihan telah menunjukkan hasil yang signifikan, antara lain:
* Akses Transportasi: 72 dari 78 jalan nasional telah tersambung kembali, serta 17 jembatan bailey besar sudah dapat dilalui.
* Hunian & Kesehatan: Sebanyak 1.100 unit perumahan telah siap huni. Selain itu, seluruh fasilitas kesehatan yang terdiri dari 87 rumah sakit dan 860 puskesmas sudah beroperasi penuh melayani pasien.
Fasilitas Umum: Sekolah, pasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat mulai berjalan normal secara berkala.
“Memasuki bulan kedua pada akhir Januari ini, strategi percepatan dan perencanaan yang akurat harus segera dilaksanakan, terlebih dengan dukungan penuh dari Satgas ini,” ujar Seskab Teddy.
Pasca menerima pengugasan langsung dari Presiden, Mendagri berkomitmen untuk terus mengontrol dan mengoordinasi pelaksanaan pemulihan keadaan sesuai dengan rencana strategi yang telah disusun demi memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang layak. (4n5)
