WWW.ARauS KAHAYAN. COM
Staf Ahli (Sahli) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengkuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) pada kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026) di Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Acara Rakor tersebut diawali Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. SEB ini berisi poin penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif. Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal.
“Program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Tito.
Dalam rakor tersebut Mendagri secara khusus mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. “Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tandasnya.
Terkait dengan Inflasi di Indonesia secara nasional per Mei 2026 Inflasi Bulanan (MtM) sebesar 0, 28 persen, Inflasi Tahunan (YoY) sebesar 3,08 persen dan Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,35 persen sehingga untuk mengendalikan tekanan inflasi dari gejolak global dan kenaikan harga energi, Bank Indonesia telah mengambil langkah pre-emptive dengan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.
Secara wilayah, Provinsi Maluku mencatatkan inflasi tertinggi secara bulanan (M-to-M) di angka 0,93 %, Sulawesi Tenggara sebesar 0,92 %, dan Kalimantan Tengah sebesar 0,34 %, sedangkan inflasi tertinggi secara tahunan (Y-on-Y) seluruh Provinsi di Indonesia mengalami Inflasi (38 Provinsi) dimana Kalimantan Tengah angka inflasinya sebesar 4,56 % (berdasarkan BPS 2 Juni 2026). Sedangkan inflasi tertinggi berdasarkan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas (5,15 %) dan Kota Palangka Raya (4,48 %). Dengan kata lain Provinsi Kalteng termasuk salah satu Provinsi yang tingkat inflasinya masih tinggi. (Tim)
