WWW.ARUSKAHAYAN.COM, SAMPIT – Jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh video berdurasi 1 menit 1 detik yang berbaur di SPBU Samuda pada Rabu (06/05/2026). Insiden yang diduga dipicu oleh perebutan antrean Subsidi surya tersebut memantik aksi keras dari Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) .
KPPM menilai kejadian di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ini merupakan alarm serius terkait buruknya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Dampak Lemahnya Pengawasan
Anggota KPPM, Evan Pranata , menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebelah mata hanya sekedar konflik antar-pengantre. Menurutnya, ada akar permasalahan yang lebih dalam yang harus segera dibenahi.
”Kejadian ini mengumumkan bahwa tata kelola distribusi subsidi BBM masih amburadul. Jika pengawasan benar-benar berjalan, maka kutipan seperti ini tidak seharusnya terjadi di tengah masyarakat,” ujar Evan dalam keterangan resminya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi aktivitas pelangsir yang masih marak, yang memperkeruh suasana antrean dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
Tuntutan KPPM kepada Pihak Terkait
Menyikapi kekacauan tersebut, KPPM melayangkan desakan kepada tiga pihak utama:
- Aparat Penegak Hukum: Segera melakukan penertiban dan menyelidiki dugaan permainan oknum.
- Pertamina : Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di wilayah tersebut.
- Pengelola SPBU: Memperketat pengawasan antrean agar tetap tertib dan transparan.
KPPM menekankan bahwa masyarakat selama ini sudah cukup dibebani oleh antrean panjang dan kelangkaan solar. Mereka meminta adanya keterbukaan informasi mengenai penyebab pasti ayahnya serta langkah-langkah konkret pencegahan di masa depan.
Kawal Distribusi BBM Subsidi
KPPM menegaskan komitmennya untuk terus mengawali persoalan distribusi BBM di Kotawaringin Timur. Mereka mengingatkan bahwa subsidi BBM adalah hak masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, bukan komoditas yang dipermainkan hingga memicu konflik.
”Kami tidak ingin kejadian ini berhenti hanya sebagai video viral di media sosial. Harus ada tindakan nyata, evaluasi, dan penertiban yang tegas agar masyarakat merasa dilindungi,” tegas perwakilan KPPM.
Selain itu, KPPM berharap Pemerintah Daerah (Pemda) tidak tinggal diam dan juga turun tangan memastikan kondisi di lapangan tetap kondusif demi kepentingan masyarakat luas.
