WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA, – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan lintas sektor, tidak terkecuali di kalangan akademisi. Guna membedah pelaksanaan program tersebut di lapangan, Tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah, Habib Said Abdurrahman, menggelar diskusi mendalam (FGD) bersama puluhan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di Palangkaraya dalam rangka Kunjungan Dapil Pemilihan.
Diskusi interaktif ini menghadirkan perwakilan mahasiswa dari Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Sosiologi dan Ilmu Informatika Universitas Palangka Raya (UPR) & Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB/FEBI) dari kedua kampus terbesar di Bumi Tambun Bungai tersebut.
Dari Krisis Pengawas Gizi hingga Masalah Pemerataan Wilayah
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, sejumlah persoalan krusial diangkat oleh mahasiswa Jurusan Gizi. Salah satu yang paling mengemuka adalah perubahan kebijakan mendasar yang mengubah status fungsional Ahli Gizi menjadi Pengawas Gizi. Perubahan ini dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan tenaga ahli yang fokus pada pemenuhan dan pemantauan gizi masyarakat secara langsung.
Selain masalah regulasi profesi, tantangan geografis Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia turut menjadi rapor merah dalam pemerataan.
”Sebaran Dapur MBG di Kalteng menghadapi tantangan berat karena luasnya wilayah kita. Aksesibilitas yang sulit memicu ketimpangan distribusi dan pemerataan program di pelosok daerah,” ungkap salah seorang mahasiswa yang hadir.
Ironi Menu Posyandu dan Fenomena “Ternak Gemuk” di Palangkaraya
Kritik tajam juga diarahkan pada relevansi menu MBG yang dibagikan melalui Posyandu. Mahasiswa menilai variasi menu yang disediakan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sasaran.
Bahkan, muncul fenomena ironis di wilayah perkotaan seperti Palangkaraya. Akibat perencanaan menu yang kurang matang dan ketidaksesuaian selera atau kebutuhan sasaran, banyak makanan yang akhirnya mubazir dan tidak terkonsumsi.
”Program MBG ini secara konsep sangat baik, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Di Palangkaraya sendiri, saking banyaknya makanan yang mubazir, malah hewan ternak yang jadi gemuk karena mengonsumsi sisa-sisa makanan program tersebut,” celetuk salah satu mahasiswa sosiologi, menggambarkan realita di lapangan.
Dorong Kolaborasi Koperasi Merah Putih dan UMKM Lokal
Dari kacamata mahasiswa ekonomi (FEB/FEBI), program MBG sejatinya memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Mahasiswa berharap Dapur MBG dapat berkolaborasi erat dengan Koperasi Merah Putih dalam hal penyediaan dan pasokan bahan makanan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem UMKM dan meningkatkan pendapatan para pedagang lokal di Kalimantan Tengah. Sayangnya, potensi emas ini masih terganjal tembok birokrasi.
”Harapannya Dapur MBG bisa bermitra dengan Koperasi Merah Putih dan pedagang lokal agar ekonomi daerah berputar. Namun saat ini, syarat-syarat administratif dan prosedur yang terlalu rumit justru menjadi masalah baru dan menyulitkan pelaku usaha lokal untuk masuk,” jelas perwakilan mahasiswa ekonomi.
Menanggapi seluruh masukan komprehensif dari mahasiswa tersebut, Said Abdurrahman menyambut baik pemikiran kritis dari generasi muda ini. Hasil diskusi mendalam ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi para pemangku kebijakan, agar program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat sekaligus kesejahteraan ekonomi lokal.
Salah satu mahasiswa mengatakan bahwa program MBG bagus namun bagi negara maju, sedangkan Indonesia adalah negara berkembang jadi MBG belum pas jika dilaksanakan sekarang.
