PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, meminta pemerintah provinsi tetap mengutamakan pembangunan infrastruktur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Riska setelah mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan anggaran perlu diarahkan pada program-program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Infrastruktur dinilai masih menjadi salah satu sektor penting yang harus mendapatkan perhatian dalam kebijakan belanja daerah.
Riska menegaskan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, meskipun pemerintah tengah melakukan penyesuaian belanja, sektor tersebut diharapkan tidak kehilangan porsi prioritas.
Selain pembangunan infrastruktur, Riska turut meminta pemerintah daerah memperkuat alokasi anggaran untuk penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lahan produktif milik warga yang terdampak kebakaran berpotensi mengganggu mata pencaharian, sementara kabut asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Ia berharap Pemprov Kalteng dapat menghadirkan langkah penanganan yang lebih konkret bagi masyarakat terdampak. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan bibit pertanian untuk membantu pemulihan lahan warga serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami dampak kabut asap.
Lebih lanjut, terkait kemungkinan adanya penambahan anggaran dalam APBD 2027, Riska menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat peluang peningkatan anggaran. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan serta pola pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang bersumber langsung dari pemerintah pusat.
Dengan kondisi fiskal yang masih terbatas, ia berharap penyusunan APBD 2027 dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan, pembangunan wilayah, dan pelayanan publik harus menjadi perhatian utama.
DPRD Kalteng pun diharapkan dapat terus mengawal proses pembahasan anggaran agar setiap alokasi belanja daerah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
