PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2027 menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.
Kebijakan tersebut dipandang dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, khususnya untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyampaikan bahwa apabila rencana tersebut terealisasi, anggaran daerah yang sebelumnya dipersiapkan untuk membayar gaji PPPK berpotensi dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas lainnya. ujar Sudarsono, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat dapat menjadi salah satu upaya meringankan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama ketika pemerintah daerah harus memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan anggaran.
Selama ini, belanja pegawai menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan APBD. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan pengaturan anggaran secara cermat agar program pembangunan tetap dapat berjalan.
Meski demikian, DPRD Kalteng menegaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah penyesuaian anggaran sebelum adanya kepastian resmi dari pemerintah pusat.
Dalam pembahasan APBD 2027, alokasi untuk pembayaran gaji PPPK masih tetap diperhitungkan sebagai langkah antisipasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan pembiayaan apabila kebijakan pengalihan tersebut belum dapat diterapkan sesuai rencana.
Selain persoalan pembiayaan, DPRD Kalteng juga berharap mekanisme penyaluran gaji PPPK nantinya tetap memperhatikan keberadaan lembaga keuangan daerah, termasuk Bank Kalteng Keterlibatan bank daerah dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah, termasuk melalui aktivitas perbankan yang berpotensi memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Di sisi lain, apabila pengalihan pembiayaan benar-benar terlaksana, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia secara terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggaran yang sebelumnya terserap untuk belanja rutin dapat menjadi peluang untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program pelayanan dasar lainnya.
Dengan demikian, wacana pengalihan gaji PPPK ke APBN bukan hanya berkaitan dengan perubahan sumber pembiayaan pegawai, melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah pusat dan daerah membangun pola pengelolaan keuangan yang lebih proporsional.
DPRD Kalteng berharap kebijakan tersebut nantinya memberikan kepastian terhadap hak-hak PPPK sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
