WWW.ARUS KAHAYAN. COM
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas proyeksi pendapatan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (3/8/2026).
Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengukur potensi pendapatan daerah sekaligus menentukan asumsi anggaran yang realistis di tengah kondisi ekonomi global yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan pembahasan saat ini masih berkonsentrasi pada pendapatan asli daerah (PAD), termasuk proyeksi penerimaan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran 2027.
“Kita masih membedah dari pendapatan asli daerah, program untuk KUA, kebijakan umum, dan penganggaran untuk tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Ansyari, optimalisasi pendapatan perlu dibahas secara cermat dengan memperhitungkan kondisi perekonomian dan kemampuan daerah. Proyeksi kenaikan penerimaan tidak boleh hanya didasarkan pada target, tetapi harus memiliki perhitungan yang masuk akal.
Sejumlah sumber PAD turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama TAPD. Di antaranya pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta penerimaan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Selain itu, mekanisme pembagian penerimaan kepada daerah juga masih dibicarakan untuk mengetahui peluang peningkatan pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah.
Mengenai hasil pembahasan, Ansyari menyebut keputusan akhir akan ditentukan melalui kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD. Pihaknya pada prinsipnya tidak mempermasalahkan usulan pemerintah daerah selama asumsi dan perhitungannya dapat diterima.
“Jika memang sesuai dengan apa yang diajukan oleh TAPD, kita tidak ada masalah,” katanya.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat segera diselesaikan. Menurutnya, penyusunan anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap proyeksi pendapatan harus diperhitungkan secara proporsional.
“Kita berupaya ini bisa diselesaikan dengan melihat kondisi dan asumsinya. Kita harapkan kenaikan pun wajar,” pungkasnya. (4n5)
