WWW.ARUSKAHAYAN.COM , PALANGKA RAYA – Persoalan lingkungan dan geliat ekonomi desa di Kabupaten Katingan tengah menjadi sorotan serius. Masalah penanganan limbah yang belum optimal serta minimnya fasilitas wisata desa memicu reaksi dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agie.
Alih-alih membiarkan keluhan warga menguap begitu saja, Agie memastikan pihaknya siap turun tangan menjembatani komunikasi lintas pemerintahan. Langkah ini diambil agar aspirasi masyarakat Katingan tidak terhambat birokrasi dan segera mendapat eksekusi nyata di lapangan.
Jangan Sampai Salah Alamat
Dalam keterangannya, Agie membedah persoalan mendasar terkait tata kelola kewenangan daerah. Menurutnya, publik perlu memahami bahwa tidak semua usulan pembangunan bisa langsung dieksekusi di tingkat provinsi. Penyelarasan regulasi menjadi kunci agar solusi yang dihadirkan tidak tumpang tindih.
“Masalah penanganan limbah dan pengelolaan objek wisata tingkat desa pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Tentu hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Pemkab Katingan agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Agie, Jumat (23/10).
Wisata Desa: Kunci Kemandirian Ekonomi
Selain isu limbah yang berisiko merusak ekosistem warga, sektor pariwisata lokal juga menjadi catatan tebal. Banyak desa di Katingan menyimpan potensi alam dan budaya yang menjanjikan, namun terhambat oleh ketiadaan infrastruktur pendukung yang memadai.
Padahal, jika dikelola serius, sarana wisata ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru bagi warga setempat. Karena itu, Agie berkomitmen mendorong pengadaan fasilitas wisata desa sebagai salah satu agenda prioritas yang akan disodorkan ke meja Pemkab Katingan.
Bukan Sekadar Janji Manis
Menjawab keraguan publik yang kerap menilai wakil rakyat hanya rajin menampung keluhan tanpa tindak lanjut, Agie menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan koordinasi legislatif kini sedang berjalan.
“Warga meminta dukungan pengadaan sarana wisata agar desa mereka lebih berkembang dan usulan itu akan kami bawa ke Pemkab. Saat ini proses koordinasi awal sudah mulai kami lakukan, jadi ditunggu saja tindak lanjutnya,” pungkasnya.
