WWW.ARUSKAHAYAN.COM, SAMPIT, – Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim yang baru dilantik secara definitif untuk segera menelurkan gebrakan nyata. Langkah cepat dinilai krusial untuk menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah di sektor UMKM, koperasi, perdagangan, hingga perindustrian.
Wakil Ketua Umum KPPM, Habib, menegaskan bahwa status definitif harus menjadi momentum penguatan kepemimpinan, pembenahan internal, dan percepatan program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Masyarakat menaruh harapan besar pada pimpinan baru. Kami tidak terburu-buru menilai, tetapi sekarang saatnya membuktikan kinerja. Jangan sampai masalah lama terus berputar tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Habib.
Fokus Utama dan Target Terukur
Habib menyoroti sejumlah isu krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah:
- Pengembangan UMKM: Peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, perluasan pemasaran, dan keberlanjutan Swalayan UMKM.
- Penguatan Koperasi: Pemetaan dan pendampingan koperasi agar kembali aktif dan produktif.
- Perlindungan Pedagang & Pengawasan Pasar: Menjaga ruang bagi pedagang kecil di tengah modernisasi serta stabilitas harga bahan pokok.
- Pengembangan Produk Lokal: Mendorong komoditas Kotim masuk ke pasar yang lebih luas.
Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan program pelatihan tidak boleh sekadar diukur dari kuantitas kegiatan atau jumlah peserta.
“Keberhasilan itu diukur dari dampaknya pascapelatihan: Apakah omzet pelaku usaha naik? Apakah pasar mereka bertambah? Apakah ada penyerapan tenaga kerja? Itu indikator riilnya,” tegas Habib.
Soroti Efektivitas Swalayan UMKM dan Koperasi
Mengenai Swalayan UMKM Kotim, KPPM mendesak pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi warga dapat terukur.
- Pengelolaan Swalayan UMKM: Jangan sebatas tempat menitipkan barang, harus ada strategi pemasaran, peningkatan kunjungan, dan evaluasi omzet.
- Kerapian Data Koperasi: Pemetaan jelas antara koperasi aktif, tidak aktif, dan yang butuh pembinaan. Koperasi harus rutin menggelar RAT dan memberi manfaat nyata bagi anggota.
Selain itu, pengawasan rantai distribusi dan harga kebutuhan pokok harus terus diperketat guna melindungi konsumen serta pedagang kecil dari gejolak pasar.
Dorong Program 100 Hari Pertama
Habib menegaskan, kritik dan masukan yang disampaikan KPPM murni bersifat konstruktif demi kemajuan daerah, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
“Kami ingin melihat keberanian pimpinan baru dalam menyelesaikan persoalan. Jabatan bukan sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab atas hasil yang dirasakan publik,” tambahnya.
Sebagai bentuk transparansi, KPPM mendorong Kepala DKUKMPP Kotim yang baru untuk mempublikasikan target kinerja 100 hari pertama kepada masyarakat.
“Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menjabat, melainkan apa yang mampu diselesaikan. Kami akan mengawal progresnya. Jika ada prestasi tentu kami apresiasi, jika ada masalah yang mandek akan kami kritik secara terbuka berbasis data,” tutup Habib.
