WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA, – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-81 seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Namun, suasana peringatan kemerdekaan di Kalimantan Tengah tahun ini justru diwarnai oleh keprihatinan mendalam. Sasongko, seorang aktivis pergerakan senior, melontarkan otokritik tajam terhadap lemahnya nasionalisme di kalangan birokrasi, yang ia nilai telah jauh dari semangat pengabdian rakyat.
Budaya “Takut pada Pimpinan, Bukan pada Tuhan”
Menurut Sasongko, birokrasi saat ini terjebak dalam budaya feodal di mana ketakutan kepada atasan melampaui rasa takut kepada Tuhan. Hal ini berdampak pada maraknya pembiaran terhadap praktik korupsi dan kebijakan yang tidak masuk akal.
“Program kerja yang tidak layak, baik atas instruksi kepala daerah, sekda, maupun kepala dinas, tetap dipaksakan berjalan seolah itu kewajiban mutlak. Mereka lebih takut ditegur atasan daripada memikirkan dampak nyata bagi rakyat,” ujar Sasongko.
Potret Buram Infrastruktur Kalteng: Antara Retakan Jalan dan Harapan yang Hilang
Sasongko menyoroti bahwa di balik retorika pembangunan, kondisi nyata infrastruktur di Kalimantan Tengah menunjukkan kegagalan empati para petinggi. Ia merujuk pada beberapa realitas lapangan yang memprihatinkan:
-
Kerusakan Jalan yang Terabaikan: Ruas jalan vital, seperti jalur Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat (khususnya di ruas Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama), masih menghadapi persoalan serius, termasuk temuan retakan pada struktur jalan layang. Sementara pemerintah daerah sering kali berdalih mengenai pembagian kewenangan dengan pusat, masyarakat tetap menjadi korban dari lambatnya perbaikan.
-
Ancaman terhadap Aset Daerah: Di Kabupaten Lamandau, warga pun mengeluhkan jalan yang baru diperbaiki namun terancam rusak kembali akibat lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi.
-
Pendidikan yang Terisolasi: Di wilayah pedalaman, anak-anak usia sekolah masih harus mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai karena belum tersedianya jembatan yang layak. Meski ada rencana revitalisasi untuk hampir 100 sekolah di Kalteng pada tahun 2026, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar dalam memastikan akses pendidikan yang merata.
Petinggi Haus Kekayaan, Rakyat Menanggung Beban
Sasongko juga menyayangkan sikap para elite birokrasi yang dinilai lebih haus akan akumulasi kekayaan pribadi daripada memikirkan nasib rakyat kecil. Di saat anggaran daerah harus dikelola secara bertahap akibat tantangan ekonomi, empati terhadap kondisi masyarakat—yang harus berjibaku dengan jalan rusak dan kurangnya fasilitas pendidikan—justru tampak hilang.
“Anak usia sekolah kehilangan harapan karena akses yang sulit, sementara pengangguran merajalela karena tidak adanya solusi konkret. Jika para petinggi hanya sibuk memperkaya diri, lalu di mana letak kemerdekaan bagi rakyat kecil?” tegasnya.
Momentum Evaluasi Total
Melalui momentum Dirgahayu RI ke-81 ini, Sasongko mendesak adanya reformasi total di tubuh birokrasi Kalimantan Tengah. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan amanah untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya melalui infrastruktur yang layak, pendidikan yang mudah diakses, dan tata kelola yang jauh dari praktik koruptif. Lebih baik tersinggung daripada hanya tersenyum.
