WWW.ARUSKAHAYAN.COM, SAMPIT, –Menjelang pertengahan Agustus 2026, Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) melayangkan sorotan tajam terhadap rapuhnya ketahanan pelayanan dasar di Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Penumpukan masalah—mulai dari kelangkaan BBM, krisis air bersih, pemadaman listrik, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kabut asap—dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan rangkaian krisis sistemik yang saling berkaitan.
Ketua Umum KPPM, Muhammad Ridho, S.Bns, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja secara sektoral atau menangani masalah ini secara terpisah-pisah.
”Kalau BBM bermasalah, air bersih terganggu, listrik padam, lalu karhutla dan kabut asap muncul, yang terdampak langsung adalah kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis,” tegas Ridho di Sampit (15/8/2026).
Satu Rangkaian Dominasi Krisis
Menurut KPPM, kondisi di lapangan memperlihatkan keterhubungan yang jelas antar-sektor:
5 Isu Utama Pelayanan Dasar di Kotim:
- Distribusi BBM Subsidi Un-Efektif: KPPM mendesak pengawasan ketat agar BBM subsidi benar-benar sampai ke petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ridho menyuarakan kekhawatiran masyarakat kecil yang terpaksa membayar mahal akibat komplikasi rantai distribusi.
- Krisis Air Bersih & Solusi Instan: Meski Pemkab Kotim telah menyiagakan armada mobil tangki air, KPPM menilai langkah ini sebatas solusi darurat. Pembangunan infrastruktur dan ketahanan air permanen di desa-desa langganan kekeringan harus menjadi prioritas.
- Efek Domino Pemadaman Listrik: Ketergantungan antar-infrastruktur terlihat saat listrik padam yang melumpuhkan pompa distribusi Perumdam. KPPM meminta PLN dan pemerintah daerah duduk bersama mengevaluasi keandalan pasokan listrik, mengingat dampaknya yang langsung melumpuhkan fasilitas vital dan ekonomi.
- Pergeseran Pola Penanganan Karhutla: Dengan terdeteksinya 645 hotspot di Kalteng hingga 11 Agustus 2026 dan penetapan status Tanggap Darurat Karhutla di Kotim sejak 30 Juli 2026, KPPM meminta tindakan konkret di lapangan—seperti patroli ketat, pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan penegakan hukum tegas—bukan sekadar penanganan reaktif saat api membesar.
- Kabut Asap Sebagai Ancam Kesehatan: Dampak asap yang mulai mengganggu jam sekolah anak-anak menandakan krisis ini telah masuk ke ruang publik. Kualitas udara harus dijadikan indikator utama kebijakan, disertai kesiapan fasilitas kesehatan dan kemudahan akses data bagi publik.
7 Desakan Konkret KPPM untuk Pemprov & Pemkab
Guna mencegah dampak yang lebih luas, KPPM merumuskan tujuh langkah strategis yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah:
- Ketahanan BBM: Jamin kuota dan ketepatan sasaran distribusi BBM subsidi untuk sektor produktif (petani/nelayan/UMKM).
- Ketahanan Air: Bangun penampungan dan sumber air permanen di wilayah rawan kekeringan.
- Keandalan Listrik: Evaluasi pemadaman berulang dan sediakan pasokan cadangan bagi sarana pelayanan publik vital.
- Sistem Deteksi Dini Karhutla: Perluas pemantauan hotspot dan tingkatkan patroli pencegahan berbasis desa.
- Perlindungan Kesehatan: Tetapkan protokol mitigasi dampak asap dan siapkan fasilitas kesehatan di seluruh jenjang.
- Transparansi Data: Buka akses data real-time terkait stok BBM, krisis air, pemadaman listrik, titik api, dan indeks kualitas udara (ISPU).
- Kolaborasi Multisektor: Libatkan organisasi pemuda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengawasan serta mitigasi di lapangan.
”Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah siaga. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan dan tindakan nyata. Pemerintah harus hadir sebelum krisis menjadi bencana, bukan setelah masyarakat menjadi korban,” pungkas Ridho.
