ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang memicu pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayyid Abdurrahman, mendesak PT PLN (Persero) untuk mempercepat proses penanganan agar aktivitas warga tidak terus terhambat.
Habib menegaskan bahwa listrik kini telah menjadi kebutuhan dasar utama yang menyokong berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, hingga roda perekonomian dan rumah tangga.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang saat ini hampir tidak bisa dipisahkan dari berbagai aktivitas sehari-hari, baik untuk pendidikan, pelayanan publik, usaha, maupun kebutuhan rumah tangga,” ujar Habib, Senin (29/6/2026).
Dampak Sosial dan Ekonomi Kian Terasa
Menurut Habib, pemadaman yang berlangsung berlarut-larut berpotensi memicu kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Ia meminta PLN UP3 Palangka Raya mengerahkan seluruh sumber daya dan tim teknis di lapangan secara maksimal.
DPRD Kalteng sendiri telah menerima banyak aduan langsung dari warga. Salah satu dampak yang dinilai sangat merugikan adalah terganggunya pelaksanaan tes seleksi masuk perguruan tinggi di Palangka Raya. Seorang peserta dilaporkan gagal mengikuti ujian akibat listrik padam yang berimbas pada terputusnya jaringan internet.
“Ini menjadi contoh nyata dampak yang dirasakan masyarakat. Kemungkinan masih banyak bentuk kerugian lain yang dialami warga akibat gangguan listrik tersebut,” tegasnya.
Dorong Transparansi Informasi dan Imbau Masyarakat Tenang
Selain meminta percepatan pemulihan, Habib mengingatkan PLN untuk aktif menyampaikan pembaruan informasi (update) penanganan teknis secara berkala agar tidak memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, ia mengimbau warga Kalteng untuk tetap tenang serta mengambil langkah antisipatif selama masa penormalan sistem kelistrikan. DPRD Kalteng memastikan akan terus mengawal dan memantau proses perbaikan hingga pasokan listrik kembali pulih sepenuhnya.
LEGESLATIF
