WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKARAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Habib Said Abdurrahman, menggelar agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari arus bawah. Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh kader-kader Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kalteng, Pemuda-Pemudi Kalimantan Tengah, serta sejumlah mahasiswa dari UIN Palangkaraya yang berasal dari Sukamara dan Kotawaringin Timur.
Dalam momentum ini, para aktivis muda memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang terjadi di daerah asal mereka, mulai dari krisis Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan, carut-marut infrastruktur, hingga konflik agraria.
Jeritan Pendidikan dari Daerah: Fasilitas Ada, Pengajar Minim
Sorotan tajam pertama datang dari sektor pendidikan di wilayah pedalaman. Ade , seorang kader KMHDI sekaligus siswa yang menceritakan pengalaman studinya di sebuah SMA Swasta Kristen di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan.
Ia mengungkapkan ketimpangan nyata dalam penguasaan teknologi akibat minimnya tenaga pengajar. Bayu adalah Maya selaku pejabat Dipora Kab. Katingan akan meneruskan informasi ini dan akan meminta petunjuk bapak bupati Katingan agar krisis sdm dapat diselesaikan.
”Fasilitas komputer di sekolah sebenarnya ada, tetapi SDM guru atau pengajarnya sangat kurang memadai. Dampaknya, banyak lulusan daerah yang baru mau kuliah di Palangkaraya terpaksa harus belajar dari nol lagi soal pengaplikasian komputer,” ungkap Ade.
Tak hanya itu, Ade juga memberikan masalah izin guru yang sering terlambat atau belum terbayarkan, yang secara tidak langsung menurunkan motivasi mengajar dan berimbas buruk pada kualitas kegiatan belajar-mengajar siswa.
Keluhan senada disampaikan oleh Juwita , kader KMHDI asal Kabupaten Gunung Mas. Ia menyoroti formalitas sistem pembelajaran full day school yang tidak dibarengi dengan kedisiplinan pengajar. Menurutnya, kualitas pendidikan menurun drastis karena guru-guru justru jarang masuk kelas, padahal siswa diharuskan berada di sekolah seharian penuh.
Infrastruktur Gunung Mas Lumpuh Akibat Truk Atas Muatan
Selain masalah pendidikan, Juwita juga mengadukan kondisi jalan penghubung dari Kuala Kurun menuju Tumbang Miri, serta akses menuju Danau Rangas yang rusak parah.
- Dampak ke Masyarakat: Terhambatnya distribusi logistik, memicu fluktuasi harga dan menyulitkan warga dalam membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- Penyebab Utama: Kerusakan jalan ini ditengarai akibat maraknya truk-truk angkutan yang melebihi kapasitas muatan ( over dimensi/ over loading) yang bebas melintas tanpa pengawasan ketat.
Konflik Cetak Sawah di Kapuas Hulu: Warga Merasa Didesak, Kades Lepas Tangan
Persoalan yang tidak kalah pelik disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah (PD) KMHDI Kalteng, Saliwa Megaranto . Ia membawa suara masyarakat Kapuas Hulu terkait konflik penyelesaian lahan antara warga lokal dengan pengelola proyek Pengendalian Cetak Sawah (PCS).
Saliwa menjelaskan bahwa proyek PCS tersebut sebenarnya sudah memiliki jatah lahan sendiri seluas 705 hektar. Namun di lapangan, warga justru didesak untuk menandatangani persetujuan agar lahan milik pribadi mereka ikut dialihfungsikan menjadi kawasan persawahan.
Padahal di atas lahan warga itu tumbuh pohon-pohon karet produktif seluas lebih dari 5 hektar yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Ironisnya, sampai saat ini Kepala Desa setempat terkesan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan kepada warga, tegas Saliwa.
Tanggapan Tegas Habib Said Abdurrahman: Janji Kawal ke Pusat dan Daerah
Menanggapi rentetan persoalan krusial yang disampaikan oleh para kader KMHDI dan mahasiswa, Anggota DPD RI Habib Said Abdurrahman memberikan respon cepat dan berjanji akan mengambil tindakan nyata. Terkait masalah jalan rusak akibat muatan truk berlebih dan pencetakan sawah, beliau memberikan pernyataan khusus yang menuntut komitmen pemerintah daerah.
“Mengenai kerusakan jalan dari Kurun ke Tumbang Miri hingga Danau Rangas, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus mengorbankan ekonomi masyarakat. Masalah utamanya ada pada pengawasan truk over kapasitas. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan harus berani bertindak tegas dan melakukan razia secara berkala. Jangan sampai kepentingan publik mengorbankan fasilitas publik dan hak masyarakat untuk mendapatkan harga kebutuhan pokok yang murah,” ujar Habib Said Abdurrahman.
Terkait konflik agraria proyek cetak sawah (PCS) di Kapuas Hulu yang mendesaknya lahan karet produktif milik warga, Senator asal Kalteng ini meminta aparatur desa tidak menutup mata.
”Proyek nasional seperti cetak sawah itu ada regulasi dan batasan lahannya, sudah jelas jatahnya 705 hektar. Pengelola tidak boleh asal serobot atau memaksa warga menandatangani transfer lahan, apalagi itu kebun karet produktif yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka. Kepala Desa tidak boleh lepas tangan! Saya akan membawa masalah penyelesaian lahan ini ke tingkatan terkait di pusat agar dilakukan evaluasi dan pemantauan langsung di lapangan, sekaligus mendesak Pemda Kapuas Hulu untuk turun menghentikan intimidasi warga,” demikian tegasnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama bahwa kader KMHDI dan pemuda Kalteng akan terus mengawal isu-isu lokal ini, sementara Habib Said Abdurrahman akan memperjuangkannya di meja parlemen Senayan agar aspirasi masyarakat pedalaman Kalteng segera mendapatkan solusi konkrit.
