WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya resmi memulai langkah besar dalam digitalisasi perpajakan daerah. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, membuka kegiatan Sosialisasi Alat Perekam Data Transaksi (Tapping Box) di Ruang Pertemuan Mal Pelayanan Publik Kota Palangka Raya, Selasa (3/2/2026).
Langkah ini menyasar 126 pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya yang akan dipasangi alat perekam transaksi guna memastikan transparansi pajak daerah.
Digitalisasi Pajak untuk Pembangunan
Dalam sambutannya, Arbert menegaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan kota. Penggunaan tapping box adalah wujud komitmen Pemko dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pada 2026 ini, melalui Badan Pendapatan Daerah, kami akan melakukan pemasangan tapping box kepada 126 wajib pajak. Ini adalah bagian dari upaya digitalisasi sistem perpajakan kita,” ujar Arbert.
Cegah Kebocoran, Lindungi Pelaku Usaha
Penerapan sistem ini memiliki beberapa fungsi krusial, antara lain:
-
Mencegah Kebocoran: Memastikan data transaksi tercatat otomatis secara real-time.
-
Transparansi & Keadilan: Menghilangkan perbedaan persepsi terkait besaran pajak yang harus dibayar antar pelaku usaha.
-
Validasi Data: Melindungi pengusaha agar laporan transaksi benar-benar valid, sehingga terhindar dari sanksi atau denda di masa depan.
Arbert menekankan bahwa alat ini bukan untuk membebani usaha, melainkan sebagai alat bantu agar pelaporan pajak berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Payung Hukum dan Harapan PAD
Pemasangan alat elektronik ini telah didukung oleh payung hukum berupa Peraturan Wali Kota dan Peraturan Daerah yang mewajibkan pelaporan data transaksi secara elektronik. Pemko meminta komitmen penuh dari para pelaku usaha untuk merawat alat tersebut.
Diharapkan, dengan optimalnya penggunaan tapping box, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya akan meningkat signifikan. Hasilnya akan langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan fasilitas publik.
