WWW.ARUSKAHAYAN.COM, JAKARTA,- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengambil langkah drastis menyusul lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama bawang merah dan cabai rawit, di berbagai wilayah.
Tomsi menyoroti bahwa banyak daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi justru merupakan wilayah dengan lahan subur dan tidak terdampak bencana, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Pemda setempat dalam pengendalian inflasi.
Hal ini disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (8/12/2025).
“Kami mohon kepada teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” tegas Tomsi.
Kenaikan Harga Capai 200 Persen di Daerah Pinggiran
Berdasarkan data Kemendagri, kenaikan harga komoditas pangan pada minggu pertama Desember 2025 menyentuh hampir seluruh daerah:
-
Bawang Merah: 276 daerah mengalami kenaikan harga.
-
Cabai Rawit: 261 daerah mengalami kenaikan harga.
-
Cabai Merah: 257 daerah mengalami kenaikan harga.
Tomsi mengungkapkan keheranannya karena kenaikan harga yang terjadi, bahkan mencapai 100 persen hingga 200 persen, banyak terjadi di daerah yang secara geografis memiliki lahan pinggiran kota yang subur.
“Di daerah-daerah pinggiran semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya, seraya menekankan perlunya kesadaran dan upaya cepat dari Pemda.
Imbauan Penanaman dan Dukungan Program Prioritas
Sekjen Kemendagri mencatat bahwa per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang telah merencanakan penanaman komoditas. Ia mengimbau agar Pemda memperhatikan jenis komoditas yang akan ditanam agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat menstabilkan harga di wilayah masing-masing.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Tomsi juga mengimbau Pemda untuk memberikan dukungan penuh terhadap sejumlah program prioritas nasional, meliputi:
-
Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki: Pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menjadi akses penting menuju satuan pendidikan maupun sarana publik lainnya.
-
Program 3 Juta Rumah: Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah.
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh sejumlah pembicara penting, termasuk Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Proses dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara virtual.
