WWW.ARUSKAHAYAN.COM, JAKARTA – Senator ARK bersama Tim Desa Bersatu telah menyampaikan sejumlah Agenda Penting untuk Tahun Anggaran 2026 kepada Wakil Menteri Pariwisata (Wamenparekraf). Konsolidasi ini bertujuan memantapkan pembangunan pariwisata nasional, dengan fokus utama pada penguatan Desa Wisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Senator ARK menekankan perlunya sinergi multi-kementerian untuk mengatasi persoalan mendasar yang menghambat pengembangan ekowisata di Indonesia, menunjuk kasus Raja Ampat sebagai pelajaran penting.
Tiga Pilar Utama Agenda 2026: Infrastruktur, Promosi, dan “Back To Nature”
Diskusi antara Senator ARK, Tim Desa Bersatu, dan Wamenparekraf mengerucut pada tiga isu krusial yang harus diselesaikan pada tahun 2026:
-
Persoalan Infrastruktur: Memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung di desa-desa wisata.
-
Agenda Promosi: Merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terintegrasi.
-
Inovasi Wisata: Mendorong pengembangan wisata berbasis lingkungan dan budaya dengan mengusung tema “Back To Nature”.
Ekowisata di Atas Kertas & Polemik Raja Ampat
Senator ARK secara tegas menyatakan bahwa saat ini, konsep Ekowisata masih banyak yang “di atas kertas”. Ia memberikan contoh kasus Raja Ampat, destinasi yang diakui dunia namun infrastruktur dan dukungan ekonominya lemah.
“Kami mencontohkan Raja Ampat. Kurangnya dukungan ekonomi yang solid dari pemerintah pusat dalam pengembangan wisata berkelanjutan membuat masyarakat lokal terpaksa mengambil jalan pintas, seperti menerima izin tambang, yang ujungnya menjadi polemik dan mengancam ekosistem wisata itu sendiri,” tegas Senator ARK.
Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan peluang ekonomi yang kuat dari sektor pariwisata membuat masyarakat rentan terhadap tawaran industri ekstraktif yang merusak lingkungan, sebuah dilema yang harus dihindari di desa-desa wisata lainnya.
Mendorong Sinergi Lintas Sektor: Kunci Kebangkitan Ekonomi Desa
Untuk mencegah terulangnya kasus Raja Ampat, Senator ARK menyarankan sinergi yang kuat antara:
-
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sebagai koordinator program wisata.
-
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Untuk pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa.
-
Kementerian Koperasi dan UMKM: Untuk penguatan produk lokal dan ekonomi kreatif masyarakat desa.
-
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat): Untuk pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur (jalan, air bersih, sanitasi).
“Desa wisata ini penting sebagai motor ekonomi daerah. Tahun Anggaran 2026 harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi berbasis pariwisata yang lokusnya jelas di desa-desa wisata,” ujarnya.
Dengan total 83.000 Desa di Indonesia, Senator ARK meyakini bahwa jika hanya 10% dari jumlah tersebut dikembangkan secara serius dan terintegrasi melalui sinergi multi-kementerian, dampaknya bagi kemajuan ekonomi nasional akan sangat signifikan.
