WWW.ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang terpilih untuk mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025. KPPD ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melibatkan total 25 Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Kursus bergengsi ini dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 18 November 2025. Agenda utamanya akan dilaksanakan di Lemhannas RI Jakarta, dilanjutkan dengan sesi pendalaman di Singapura, dan ditutup di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Tujuan utama pelaksanaan KPPD ini adalah untuk:
- Mewujudkan pimpinan tingkat daerah yang bermoral, beretika, dan berkarakter kebangsaan.
- Memahami empat Konsensus Dasar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan mengikuti program KPPD Lemhannas ini.
“Beberapa waktu lalu saya menerima surat pemanggilan untuk mengikuti kegiatan KPPD ini dari Lemhannas RI. Saya bangga terpilih dalam program ini karena memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan belajar dari para pemimpin dan pakar nasional maupun internasional,” ujar Fairid, Rabu (5/11/2025).
Menurut Fairid, keikutsertaannya dalam KPPD ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kualitas kepemimpinannya. Selain itu, ia melihat ini sebagai peluang strategis untuk menyelaraskan pembangunan Kota Palangka Raya dengan agenda pembangunan nasional.
Fairid menegaskan bahwa semua ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang diperoleh dari KPPD ini akan segera diimplementasikan. Hal ini akan menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah demi kemajuan Palangka Raya.
“Harapannya, pengalaman dari KPPD ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan kota, khususnya dalam memperkuat ketahanan daerah, menjaga persatuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
