LEGESLATIF

DPRD Kalteng Amankan Anggaran Gaji PPPK dalam APBD 2027

ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi mengambil langkah proaktif dengan tetap mengamankan alokasi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam struktur APBD 2027.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, H. Sudarsono, menegaskan bahwa kebijakan antisipatif ini menjamin kepastian kesejahteraan para pegawai sembari menunggu terbitnya petunjuk teknis resmi terkait rencana pengalihan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Menurut Sudarsono, lembaga legislatif tidak ingin mengambil risiko dalam proses perencanaan keuangan daerah tanpa dasar surat resmi dari kementerian terkait, khususnya Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Sikap kehati-hatian ini menunjukkan komitmen kuat DPRD Kalteng dalam menjaga stabilitas tata kelola anggaran agar pelayanan publik dan hak-hak pegawai tetap terlindungi dengan baik.
Meskipun demikian, DPRD Kalteng menyambut positif wacana pengambilalihan beban gaji PPPK oleh pemerintah pusat tersebut.
Sudarsono menilai bahwa jika kebijakan itu benar-benar terealisasi, Pemprov Kalteng akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih luas untuk mengalihkan cadangan anggaran ke berbagai program pembangunan dan sektor prioritas masyarakat lainnya.
Di sisi lain, Sudarsono juga mendorong agar mekanisme penyaluran gaji PPPK di lingkungan Pemprov Kalteng tetap melibatkan Bank Kalteng.
Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pertumbuhan perbankan milik daerah, mengingat dividen yang dihasilkan Bank Kalteng selama ini memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan dan pembangunan daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *