LEGESLATIF

DPRD Kalteng Sambut Positif Rencana Pengalihan Gaji PPPK

ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menilai rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke pemerintah pusat melalui APBN pada 2027 sebagai peluang positif bagi daerah. Kebijakan ini dinilai akan memberikan keleluasaan finansial yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada program pembangunan prioritas lainnya.
DPRD Kalteng memandang bahwa dana yang sebelumnya dicadangkan dalam APBD khusus untuk pembayaran gaji PPPK dapat dialihkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas apabila kebijakan tersebut terealisasi. Meski demikian, pihak legislatif menegaskan bahwa kewaspadaan perencanaan tetap harus dijaga secara matang.
Hingga saat ini, DPRD Kalteng belum menerima surat pemberitahuan atau petunjuk resmi terkait kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, lembaga legislatif bersama eksekutif tetap memasukkan alokasi anggaran gaji PPPK dalam draf pembahasan APBD guna mengantisipasi segala kemungkinan.
Sudarsono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berspekulasi atau mengubah struktur anggaran hanya berdasarkan informasi yang beredar sebelum ada ketetapan hukum yang sah. Pembahasan anggaran akan terus berjalan secara realistis, dan penyesuaian kebijakan baru akan dilakukan apabila surat kepastian resmi dari pemerintah pusat telah diterbitkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *