ARUSKAHAYAN.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal dan melindungi nasib para tenaga kerja di sektor pertambangan. Komitmen positif ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Barito Timur untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama.
Langkah responsif tersebut diambil guna mengantisipasi penyesuaian aktivitas produksi perusahaan tambang di daerah akibat kebijakan penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah pusat. Kehadiran legislator di lapangan menjadi bukti nyata bahwa negara dan pemerintah daerah hadir secara aktif mendampingi para buruh di tengah dinamika regulasi nasional.
Junaidi menyampaikan bahwa efisiensi produksi hendaknya tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar karyawan. DPRD Kalteng mendorong Disnakertrans untuk terus meningkatkan pengawasan agar seluruh perusahaan pertambangan tetap konsisten menjalankan kewajibannya sesuai aturan hukum yang berlaku, mulai dari pembayaran gaji hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah bersama DPRD Kalteng juga mengajak pihak manajemen perusahaan untuk mengedepankan komunikasi terbuka dan dialog konstruktif dengan para pekerja. Transparansi dan hubungan industrial yang harmonis diyakini mampu menghadirkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa memicu perselisihan di lapangan.
Kebijakan pembatasan RKAB dipahami sebagai bentuk penataan dan pengelolaan sumber daya alam nasional yang lebih baik. Namun, penerapannya di daerah dipastikan berjalan selaras dengan perlindungan dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga pekerja, sehingga stabilitas kesejahteraan masyarakat lokal tetap terjaga.
Melalui sinergi antara DPRD, Disnakertrans, dan pihak perusahaan, penataan sektor pertambangan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan optimal. Pengawasan berkesinambungan ini menjadi jaminan bahwa pembangunan ekonomi daerah akan selalu berjalan seiring dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak tenaga kerja.
